Serangan drone Iran yang menargetkan pangkalan udara Bahrain menghadapi kecaman regional
Angkatan Pertahanan Bahrain mengumumkan pada 18 November 2026, bahwa sistem pertahanan udaranya mencegat dan menghancurkan beberapa target udara Iran di Manama. Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) mengaku bertanggung jawab atas peluncuran drone ke arah Pangkalan Udara Sheikh Isa di Bahrain. Komando Pusat AS (CENTCOM) membantah adanya kerusakan pada peralatannya atau korban di antara personelnya setelah serangan drone.
Kutukan regional terhadap serangan
Kementerian Luar Negeri Mesir mengeluarkan pernyataan pada 18 November 2026, mengutuk serangan itu. Kementerian Luar Negeri Mesir menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan Piagam PBB. Kementerian juga menyatakan bahwa keamanan Bahrain merupakan bagian integral dari keamanan nasional Mesir.
Beberapa negara mengeluarkan pernyataan resmi yang mengutuk serangan Iran. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Tim nasional sepak bola Kuwait, Yordania, dan Qatar semua merilis pernyataan mengenai insiden tersebut. Serangkaian serangan udara ini menandai serangan ketiga di Bahrain sejak Jumat, 13 November 2026.
Tanggapan hukum dan diplomatik
Kementerian Luar Negeri Bahrain meminta Dewan Keamanan PBB untuk meminta pertanggungjawaban Iran atas serangan itu. Kementerian Luar Negeri Bahrain juga menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memaksa Iran membayar reparasi. Dalam sebuah pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri Bahrain mengatakan serangan itu merupakan pelanggaran kedaulatan yang mencolok dan eskalasi berbahaya yang mengancam stabilitas regional.
Kementerian Luar Negeri Bahrain mengutip Resolusi Dewan Keamanan PBB 2817 tahun 2026 dan Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB 61/1 dalam pernyataan resminya mengenai serangan tersebut. Kerangka hukum ini mendukung respons diplomatik terhadap serangan udara.
Hukum internasional dan pertahanan diri
Bahrain mempertahankan hak untuk membela diri secara individu dan kolektif berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB. Negara ini juga beroperasi di bawah perjanjian pertahanan kolektif GCC. Ketentuan hukum ini memungkinkan tindakan defensif terhadap ancaman eksternal terhadap kedaulatan nasional.
Insiden yang melibatkan pesawat tak berawak IRGC yang menargetkan Pangkalan Udara Sheikh Isa telah meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut. Sementara IRGC mengklaim drone diarahkan ke pangkalan, CENTCOM melaporkan tidak ada dampak pada personel atau peralatannya selama keterlibatan.
Artikel ini ditulis dengan bantuan AI dari beberapa laporan berita dan ditinjau oleh editor kami sesuai prinsip editorial. Standar Redaksi · Kirim Informasi & Kontak
Komentar 0